Sistem Pemerintahan di Australia

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintahan di Australia
Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. 

Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih. Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda. 

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat. 

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. 

Sebagai negara persemakmuran Inggris, maka kepala negara Australia adalah Kelapa Negara Inggris.

Lembaga-lembaga pemerintahan di Australia

Lembaga Eksekutif:

Menurut konstitusi Gubernur Jenderal sebagai kepala negara dan Kepala eksekutif (ditunjuk oleh Monarkhi Inggris) Prakteknya gubernur jenderal sebagai kepala negara simbolis

Pemerintahan eksekutif dijalankan oleh menteri-menteri di bawah pimpinan seorang perdana menteri yang tergabung dalam kabinet

Perdana Menteri dan Menteri adalah anggota House of Representatives berasal dari partai politik mayoritas di House of Representatives

Partai oposisi di House of Representatives membentuk kabinet bayangan (shadow cabinet)

Lembaga Legislatif:

Terdiri atas Senate (Majelis tinggi) dan House of Representative (Majelis rendah)

Untuk Senate terdiri atas Setengah jumlah HR (76 orang) ; setiap negara bagian 12 orang, Territory 2 orang ,Perwakilan berimbang , dan Multi number constituency

Untuk House of Representative Jumlah anggota 148 orang , Sistem distrik , dan Daerah pemilihan sesuai jumlah penduduk

Lembaga Yudikatif:

Menangani kasus-kasus kasasi , Kasus-kasus tingkat pemerintahan federal , dan Kasus-kasus menyangkut konstitusi

Ditangani oleh mahkamah Agung (High Court of Australia) yang terdiri atas Federal Court of Australia dan Family Court of Australia

Federal Court of Australia terdiri atas General Division dan Industrial Division



By: Revi Desantra